Cakrawala9.com, MAMUJU TENGAH — Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Mamuju Tengah menyoroti serius dugaan persoalan penyalahgunaan data nasabah pada layanan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Persoalan tersebut dinilai tidak boleh dianggap sebagai masalah administratif semata karena menyangkut hak dan perlindungan data pribadi masyarakat.
Ketua DPC GMNI Mamuju Tengah, Gibran AP, mengatakan pihaknya mulai menerima dan menghimpun keluhan dari masyarakat Mamuju Tengah yang merasa dirugikan atau menemukan persoalan berkaitan dengan data pribadi maupun layanan pembiayaan PNM.
“Kami mulai menerima keluhan dari masyarakat Mamuju Tengah. Karena itu, kami tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan. Kami sedang menghimpun seluruh aduan dan data masyarakat untuk memastikan persoalan ini terang, siapa yang dirugikan, bagaimana prosesnya terjadi, dan sejauh mana tanggung jawab PNM,” tegas Bung Gibran sapaannya. Kamis (20/8/2026).
- Baca Juga:
Lingkar Literasi Intensif: Konferda GMNI Sulbar Momentum Persatuan Kader
Menurutnya, persoalan data pribadi merupakan hal serius. Masyarakat yang memberikan data untuk kepentingan tertentu harus mendapatkan kepastian bahwa data tersebut digunakan sesuai tujuan dan prosedur yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat yang tidak pernah merasa mengajukan pembiayaan kemudian harus menghadapi persoalan akibat penggunaan datanya. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka oleh pihak PNM,” ujarnya.
DPC GMNI Mamuju Tengah saat ini membuka ruang bagi masyarakat yang merasa memiliki persoalan serupa untuk menyampaikan pengaduan dan bukti pendukung. Data tersebut nantinya akan dipelajari dan diverifikasi sebelum GMNI menentukan langkah lebih lanjut.
Bung Gibran menegaskan, langkah GMNI bukan semata-mata untuk menyerang institusi PNM, melainkan memastikan adanya kejelasan, perlindungan terhadap masyarakat, serta pertanggungjawaban apabila nantinya ditemukan pelanggaran.
“Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang. Kalau memang tidak ada masalah, silakan PNM memberikan penjelasan dan membuktikannya. Tetapi kalau setelah data kami rampung ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan data masyarakat, maka kami akan meminta pertanggungjawaban secara serius,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar PNM tidak mengabaikan keluhan masyarakat Mamuju Tengah. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan harus dijaga melalui tata kelola yang transparan dan mekanisme perlindungan data yang kuat. PNM sendiri menyatakan dalam kebijakan privasinya bahwa mereka menerapkan praktik perlindungan dan keamanan data pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
GMNI Mamuju Tengah Siapkan Aksi ke PNM Perwakilan Makassar
Bung Gibran menegaskan bahwa apabila seluruh data dan pengaduan masyarakat telah rampung dihimpun serta diverifikasi, DPC GMNI Mamuju Tengah akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
“Setelah data kami rampung, kami akan melakukan aksi di PNM Perwakilan Makassar. Kami akan membawa langsung aspirasi dan keluhan masyarakat Mamuju Tengah agar mendapatkan perhatian dan jawaban dari pihak yang memiliki kewenangan,” tegasnya.
Menurutnya, aksi tersebut akan menjadi bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka dan terukur. GMNI akan membawa data masyarakat yang telah diverifikasi sebagai dasar untuk meminta penjelasan dan penyelesaian.
“Kami tidak ingin aksi hanya berdasarkan asumsi. Karena itu sekarang kami fokus mengumpulkan data. Setelah semuanya jelas, kami akan datang ke PNM Perwakilan Makassar dengan membawa suara masyarakat Mamuju Tengah,” lanjut Bung Gibran.
DPC GMNI Mamuju Tengah juga mendorong PNM melakukan evaluasi internal terhadap mekanisme penggunaan dan verifikasi data nasabah, sekaligus memastikan masyarakat yang merasa dirugikan memperoleh ruang penyelesaian yang jelas.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena sebelumnya dugaan serupa juga mencuat di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Di Mamasa, misalnya, GMNI telah menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pencatutan data yang disebut berdampak pada catatan SLIK OJK dan tagihan pembiayaan yang menurut sejumlah warga tidak pernah mereka ajukan.
“GMNI Mamuju Tengah akan berdiri bersama masyarakat. Kami akan kawal persoalan ini sampai ada kejelasan. Jika ada masyarakat yang merasa datanya digunakan tanpa sepengetahuan atau mengalami persoalan pembiayaan yang tidak pernah diajukan, kami meminta agar segera menyampaikan aduan kepada kami beserta bukti yang dimiliki,” tutup Bung Gibran.
DPC GMNI Mamuju Tengah menegaskan, seluruh langkah selanjutnya akan dilakukan berdasarkan data dan bukti yang telah diverifikasi serta tetap menempuh mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku.
