MAMUJU — Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, St. Suraidah Suhardi, menegaskan pentingnya partisipasi komunitas dalam proses penyusunan kebijakan daerah agar pembangunan benar-benar inklusif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Suraidah dalam dialog peringatan International Women’s Day 2026 yang diselenggarakan oleh GEMA Difabel Sulbar di Mamuju, Senin (16/3).
Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kelompok swa-bantu, serta pendamping kesehatan jiwa.
Pada sesi awal kegiatan, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Mamuju bersama Bidang Perlindungan Perempuan dan Penanganan KDRT turut memaparkan materi mengenai isu kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya sistem perlindungan yang lebih responsif bagi korban.
Dialog tersebut juga menghadirkan cerita langsung dari para pendamping komunitas. Harianti dan Karmila, yang merupakan pendamping Orang Dengan Disabilitas Psikososial (ODDP), berbagi pengalaman mengenai suka duka dalam mendampingi pasien kesehatan jiwa di masyarakat.
Mereka menceritakan berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari stigma sosial hingga keterbatasan akses layanan kesehatan, sekaligus harapan agar dukungan pemerintah dan masyarakat semakin kuat.
Baca Juga :
Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya Apresiasi Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Marano 2026
Dalam sesi dialog utama, Suraidah sapaannya, menekankan bahwa kekuatan terbesar dalam mendorong perubahan kebijakan justru berasal dari komunitas yang bekerja langsung di masyarakat.
“Partisipasi nyata dari komunitas—baik itu Yayasan GEMA Difabel, SHG Binanga, maupun Karampuang—adalah kunci utama. Suara mereka harus hadir dan mewarnai setiap kebijakan yang dirumuskan pemerintah,” ujar Suraidah.
Menurutnya, kebijakan yang inklusif tidak boleh hanya lahir dari asumsi birokrasi. Pemerintah perlu mendengar pengalaman langsung masyarakat yang selama ini melakukan pendampingan di lapangan.
Lima Tahapan Advokasi Kebijakan
Dalam pemaparannya, Suraidah Suhardi juga membagikan strategi agar aspirasi masyarakat tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi dapat masuk ke dalam kebijakan dan anggaran daerah.
Ia menjelaskan lima tahapan penting yang perlu dikawal oleh komunitas:
1. Identifikasi masalah, mematangkan isu prioritas di internal komunitas.
2. Musrenbang berjenjang, memasukkan aspirasi mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
3. Penyusunan program, memastikan usulan mulai dirumuskan oleh dinas terkait.
4. Pembahasan APBD, mengawal proses penetapan anggaran di legislatif.
5. Pengawasan, memantau implementasi kebijakan agar benar-benar tepat sasaran.
Menurut Suraidah, jika komunitas konsisten mengikuti tahapan tersebut, peluang aspirasi masyarakat untuk masuk dalam program pembangunan daerah akan semakin besar.
Baca Juga :
Anggaran Reses Anggota DPRD Sulbar; Tamu Undangan Dapat Uang Transport
Perubahan Dimulai dari Suara Masyarakat
Ia juga mendorong kader kesehatan jiwa serta pendamping komunitas untuk terus menyuarakan pengalaman mereka kepada pemerintah.
“Perubahan kebijakan sering dimulai dari suara sederhana masyarakat. Ketika suara itu didengar dan masuk dalam perencanaan pembangunan, di situlah perubahan nyata mulai terjadi,” tutupnya.
Dialog ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan inklusif bagi perempuan serta penyandang disabilitas di Sulawesi Barat.
