Cakrawala9.com, MAMUJU — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Prov Sulbar) akan menyambangi kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat guna membahas persoalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kabupaten Mamasa.
Hal itu terungkap dalam pertemuan beberapa anggota DPRD di ruang Fraksi NasDem yang membahas soal SPPG Aralle dan dapur MBG yang masuk dalam kategori wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T.
Baca Juga:
- Dapur MBG di Mamuju, Terdapat Yayasan Menaungi 5 hingga 6 SPPG
- Mess Sulbar di Makassar, M Khalil Gibran Sebut Harusnya jadi “Center Poin” bagi Pemerintah
Pertemuan membahas program MBG tersebut, hadir anggota dewan yakni Wakil Ketua Munandar Wijaya dan Abdul Halim, Ketua Komisi IV Abd. Rahim, Irfan Pahri Putra, Rahmat Ichwan, dan Khalil Gibran. Selain anggota DPRD, hadir pula Kepala Regional BGN Sulbar, Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Mamasa, Kepala SPPG Aralle, dan mitra dapur SPPG Aralle.
Dalam keterangannya, Abd. Rahim menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Sulbar sudah berkunjung ke lokasi dapur Aralle yang saat ini masih berstatus suspend dari BGN, usai kasus ditemukannya belatung dalam ompreng MBG.
Kata dia, beberapa relawan dapur sampai menangis lantaran sudah tidak memiliki pekerjaan karena dapur ditutup sementara.
“Waktu kami ke lokasi, banyak relawan menangis, mereka bingung karena ada yang sudah terlanjur cicil motor tapi tiba-tiba sudah tidak bisa bekerja,” ungkap Rahim dalam keterangannya kepada media.
Sementara itu, anggota DPRD Khalil Gibran juga menyampaikan terkait kejelasan pengoperasian dapur yang berstatus 3T.
Bro Galih, sapaan akrab Khalil Gibran mengaku menerima aspirasi dari masyarakat yang mempertanyakan hal tersebut.
Menanggapi polemik itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Munandar Wijaya mengatakan bakal berkunjung langsung menemui pimpinan BGN Pusat di Jakarta.
“Kami pimpinan akan menyurat ke BGN untuk memastikan jadwal kunjungan ke Jakarta,” ujarnya.
DPRD Sulbar sepakat polemik tentang SPPG Aralle hingga dapur wilayah 3T harus dibicarakan langsung kepada pemangku kebijakan di BGN.
Dalam pertemuan tersebut juga terungkap 57 orang relawan dapur SPPG Aralle, 42 di antaranya terpaksa merantau ke luar daerah mencari pekerjaan. Dapur tersebut sudah ditutup selama sekira tiga bulan.
