MAMUJU — Kepala Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Mamuju, Yuki Permana menekankan pentingnya pemetaan yang komprehensif terhadap kondisi masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana yang juga selaku Kepala Satgas MBG Mamuju dalam rapat evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Mamuju. Berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati Mamuju, Senin, 20 April 2026.
Baca Juga : Rekomendasi Belum Dilaksanakan, DPRD Sulbar Audiens Terkait MBG
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, Yuki Permana dan dihadiri oleh Tim Satgas MBG Kabupaten Mamuju serta para Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Mamuju.
Evaluasi ini dilakukan untuk meninjau progres pelaksanaan program sekaligus menindaklanjuti berbagai keluhan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek distribusi, kualitas layanan, hingga kesiapan masing-masing SPPG.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Mamuju, Yuki Permana, menegaskan pentingnya pemetaan yang komprehensif terhadap kondisi masing-masing SPPG sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan.
“Kita tidak bisa menyamaratakan semua kondisi di lapangan. Setiap SPPG memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, saya minta dilakukan pemetaan yang jelas dan detail pada setiap titik MBG. Dari situ kita bisa menentukan langkah intervensi yang tepat, cepat, dan terukur,” tegas Yuki Permana dalam keterangannya kepada media.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi ini bukan sekadar forum administratif, melainkan momentum untuk memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan gizi.
Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Mamuju, Awal, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan berbasis masukan dari lapangan.
“Kami menerima berbagai masukan dari masyarakat dan petugas di lapangan sebagai bagian dari proses perbaikan. Koordinasi antar SPPG terus kami perkuat, termasuk dalam hal distribusi dan kualitas menu. Kami optimistis dengan dukungan pemerintah daerah, pelaksanaan MBG ke depan akan semakin baik dan merata,” ujar Awal.
Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, mendorong agar program MBG juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha perikanan.
“Program MBG ini memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi lokal. Kami berharap pelaku usaha perikanan, termasuk pengolah hasil ikan, dapat dilibatkan secara aktif. Selain meningkatkan nilai gizi melalui konsumsi ikan, ini juga akan membuka ruang pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir,” ungkap Muhammad Yusuf.
Ia menambahkan, integrasi sektor perikanan dalam penyediaan menu MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Kepala Dinas Kesehatan Dr. Harit Sita menyampaikan dari 29 SPPG 18 yang sudah memiliki SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi).
Rapat evaluasi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola program MBG di Kabupaten Mamuju, sehingga ke depan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan berdampak luas bagi masyarakat.
