Cakrawala9.com, Mamuju — Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Majene menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Senin, 25 Mei 2026. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.
Acara yang berlangsung dinamis ini dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kepala BKPSDM Majene, Kepala Dinas Sosial Majene, akademisi Dr. Suhartina serta tokoh LSM, jurnalis, dan tokoh masyarakat setempat.
Kepala Diskominfo Majene, Albar Mustar dalam arahannya meminta seluruh OPD di lingkup Pemkab Majene untuk lebih aktif membangun koordinasi. Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap program kerja pemerintah.
“Kami meminta setiap OPD lebih aktif berkoordinasi dalam setiap kegiatan dan membuka ruang informasi bagi rekan-rekan pers untuk meliput. Sinergi ini penting agar capaian pemerintah daerah dapat terdistribusi dengan baik kepada masyarakat,” ujar Albar Mustar.
Selain koordinasi antar-OPD, forum ini juga memicu diskusi hangat mengenai pola kerja sama dan profesionalisme pers dalam mengawal isu kedinasan serta kedaerahan.
Kepala Dinas Sosial Majene, Najibah B. Fatta, menggarisbawahi pentingnya penerapan etika jurnalisme yang kuat. Ia memberikan apresiasi kepada para pekerja media yang selama ini konsisten menjaga integritas profesi di Majene.
“Kami sangat memuji para jurnalis yang memiliki iktikad baik untuk selalu melakukan konfirmasi (cross-check) dan berdiskusi sebelum menaikkan produk berita. Langkah ini sangat krusial demi menjaga akurasi data dan keharmonisan daerah,” ungkap Najibah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Majene, Fatmawaty menyoroti pentingnya validasi informasi sebelum sebuah isu dipublikasikan secara luas oleh media massa. Hal ini ia sampaikan berkaca pada beberapa kasus administrasi kepegawaian lintas kedinasan yang sempat mencuat ke publik akibat kurangnya klarifikasi.
“Kami di BKPSDM berharap agar teman-teman pers selalu melakukan cross-check langsung ke dinas atau sektor terkait yang memegang substansi persoalan sebelum berita diangkat. Hal ini penting agar tidak ada salah persepsi atau kekeliruan informasi di tengah masyarakat, mengingat tugas kami sering kali beririsan dengan administrasi kepegawaian di instansi lain,” tegas Fatmawaty.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi momentum penting untuk melahirkan ruang demokrasi yang sehat di Kabupaten Majene. Melalui penguatan fungsi kehumasan OPD dan peningkatan profesionalisme jurnalis, pelayanan informasi publik diharapkan dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
