Cakrawala9.com, Mamuju – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) akan menggelar Forum Konsultasi Publik. Membuka ruang bagi masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi.
Dalam keterangan kepada media, Pemprov Sulbar mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Forum publik ini menjadi momentum untuk memperkuat pembangunan yang partisipatif, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas nasional.
Dalam rangka mengawal visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga menuju Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD 2027.
Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Februari 2026, di Aula Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, dan dapat diikuti secara daring melalui Zoom Meeting serta kanal YouTube resmi Pemprov Sulbar.
Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, menekankan bahwa forum ini merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas nasional serta visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029.
“Forum konsultasi publik menjadi ruang kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat hingga masyarakat luas. Hal ini penting agar arah kebijakan pembangunan 2027 semakin tajam, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat Sulawesi Barat,” jelas Amujib.
Sejumlah narasumber akan hadir, termasuk perwakilan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, akademisi Universitas Gadjah Mada Amirullah Setya Hardi, serta kepala perangkat daerah Sulbar seperti Kepala BPKAD Mohammad Ali Chandra dan Kepala Bapenda Abdul Wahab Hasan Sulur.
Bapperida mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam forum ini guna menghasilkan dokumen RKPD 2027 yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan perencanaan yang terbuka dan kolaboratif ini diharapkan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
Penulis : Igo / sumber; rls
Editor : Bahri
