MAJENE — “Seolah Indonesia belum merdeka hari ini”, kalimat getir itu terlontar dari seorang kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Majene. Suara menggugat janji merdeka itu datang dari pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
Andika aktivis PMII Majene bersama pelajar yang mengatasnamakan dirinya Persatuan Pelajar Suppungan menyoroti kondisi kampung halamannya di perbatasan dua Kabupaten. Di tengah rimbunnya hutan yang memisahkan Kecamatan Sendana di Majene dan Kecamatan Tutar di Polewali Mandar, ribuan warga masih terbelenggu oleh infrastruktur yang memprihatinkan.
Baca Juga : Tercatat Dalam Desil 1 di Majene, Lansia 76 Tahun Belum Terima Bansos
Hingga kini, jeritan warga di Desa Ratte, Desa Besoangin Kabupaten Polewali Mandar, hingga Desa Limboro Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dinilai masih tetap sama. Suara dari Pemuda Persatuan Pelajar Suppungan Desa Ratte menegaskan bahwa jalanan rusak yang menyerupai kubangan lumpur bukan sekadar penghambat ekonomi, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan nyawa.
“Keluarga kami, orang tua kami, masih bertaruh nyawa di jalanan yang rusak parah ini. Kami berada di bawah naungan Provinsi Sulawesi Barat, tapi kebijakan pemerintah pusat seolah buta terhadap apa yang terjadi di perbatasan Sendana dan Tutar,” tegas Andika. Jumat (8/5/2026).
Meski ratusan warga dari tiga desa di Tutar sempat melakukan aksi gotong royong swadaya untuk memperbaiki jalan sepanjang 18 kilometer pada awal tahun ini, upaya tersebut hanyalah solusi sementara.
Kondisi geografis yang ekstrem dan cuaca yang sering kali tidak menentu membuat akses transportasi tetap sulit ditembus kendaraan biasa. Fakta bahwa warga sakit masih harus ditandu sejauh 10 kilometer melewati hutan belantara menuju puskesmas menjadi bukti nyata betapa pelayanan publik belum menyentuh pelosok ini dengan layak.
Andika dan rekan-rekan pelajar dari Suppungan menuntut agar pemerintah tidak lagi menutup mata. Mereka mendesak adanya kebijakan infrastruktur yang konkret dan permanen. Bagi mereka, kemerdekaan yang sesungguhnya bukanlah tentang upacara seremonial, melainkan tentang hak mereka untuk mendapatkan akses jalan yang manusiawi.
“Kami tidak butuh janji politik. Kami butuh bukti bahwa kami adalah bagian dari Indonesia yang sudah merdeka,” pungkasnya.
